Wednesday 7 March 2018 photo 6/9
|
undang undang tenaga kerja no.13
=========> Download Link http://relaws.ru/49?keyword=undang-undang-tenaga-kerja-no13&charset=utf-8
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 13 TAHUN 2003. TENTANG. KETENAGAKERJAAN. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Presiden Republik Indonesia,. Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan. Jumlah penduduk yang bekerja terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk melindungi hak-hak pekerja maka Pemerintah menetapkan dasar kebijakannya dalam bentuk Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa hanya sedikit dari pekerja. Dari sebelum, proses, dan sesudah terjadi PHK tentunya sudah diatur sesuai ketentuan yaitu UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, oleh sebab itu seorang praktisi HR dituntut harus bisa menguasai dan memahami Undang-undang tersebut. Dalam proses PHK idealnya dilakukan oleh HR. Bunyi Pasal 150 – 172 Peemutusan Hubungan Kerja (PHK), Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. BAB XII. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA. Pasal 150. Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di. Aturan Pengupahan di Indonesia. Pengupahan telah diatur pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan"). Menurut Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/PERMENTAN/SM.200/12/2017 Tahun 2017 · Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2017 Tahun 2017 · Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 · Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2017 Tahun 2017. Dalam artikel Berkembangnya Alasan-Alasan PHK dalam Praktik dijelaskan ada beberapa alasan penyebab pemutusan hubungan kerja (“PHK") yang terdapat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan"). PHK sukarela misalnya, yang diartikan sebagai. Dulu bernama RUU Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan) menjadi Undang-Undang (26/02). Dengan UU Ketenagakerjaan ini, tidak kurang 13 peraturan ketenagakerjaan dicabut, termasuk UU No. 25/1997 tentang Ketenagakerjaan. Demikian halnya, Kepmenaker No. 150/2000 tentang pesangon juga akan. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara. Sumber Daya Manusia, Human Resource, SDM Indonesia, Komunitas SDM Indonesia, HR Indonesia, Indonesian HR Community, Undang Undang RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Bunyi Pasal 42 – 49 Penggunaan Tenaga Kerja Asing Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. BAB VIII. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING. Pasal 42. (1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Alasan-alasan Pemberhentian Kerja · Pemutusan Hubungan Kerja; PHK dan THR. Sumber. Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja. Indonesia. Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 78/2001 tentang Perubahan Kepmenaker No. 150/2000 tentang PHK, Pesangon, dan lainnya. Ringkasan seputar isi Peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia dalam bentuk tanya jawab. (Summary on Indonesian Labour Law in Frequently Asked Question format) UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disahkan oleh Megawati Soekarno Putri pada tanggal 23 Maret 2003 di Jakarta dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39. Undang-Undang ini menyempurnkan peraturan-peraturan mengenai ketenagakerjaan sebelumnya yang. Sayangnya, Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2003 belum mengakomodasi pemenuhan hak mendasar bayi untuk memperoleh ASI Ekslusif secara optimal. Pada Pasal 82 UU No. 36 Tahun 2009 disebutkan bahwa Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja.. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang. Ketenagakerjaan dan Pasal 14 ayat (5) Peraturan. Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Struktur dan Skala Upah;. 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang. Pernyataan Berlakunya. Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu. Definisi perjanjian kerja menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan") adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para. Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) dalam format yang mudah dibaca di device android. tags: karyawan, buruh, pabrik, industri, gaji, upah. Law on Employment (Act No. 13 of 2003) in a readable format in android device. tags: employees, laborers, factory, industry, salary,. NOMOR KEP. 102/MEN/VI/2004. TENTANG. WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR. MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA. Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 78 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun. 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu diatur. Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik. Indonesia Tahun 1945;. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang. Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);. Undang-Undang Nomor 6. Jual Buku Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penulis : Tim Visi Yustisia. Penerbit : Visimedia. Sinopsis : UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan undang-undang yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum,. Undang-Undang mengenai Jam Kerja, Jam Kerja dalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari dan/atau malam hari. Jam Kerja bagi para pekerja di sektor swasta diatur dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 77 sampai dengan. Outsourcing dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja pengaturan hukum outsourcing (Alih Daya) di Indonesia diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 (pasal 64, 65 dan 66) dan Keputusan. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Jam Kerja, waktu Istirahat kerja, waktu lembur diatur dalam pasal 77 sampai pasal 85 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di beberapa perusahaan, jam kerja,waktu istirahat dan lembur dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Untuk karyawan yang bekerja 6 hari. UU no 13 tahun 2013 ketenagakerjaan bab 7 - bab 8. UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN. BAB VII. PERLUASAN KESEMPATAN KERJA. Pengertian Tenaga Kerja, Undang Undang dan Jenis Perlindungan -. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang. Undang-Undang No.13/ 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 52 ayat d menyebutkan, pengusaha tidak boleh memberi kewajiban kerja yang bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebuah kontrak kerja, menurut Pasal 54 ayat 1 UU. Jenis, : Undang-undang (UU). Entitas, : Pemerintah Pusat. Nomor, : 13. Tahun, : 2003. Judul, : Undang-undang (UU) Tentang Ketenagakerjaan. Ditetapkan Tanggal, : 25 Maret 2003. Diundangkan Tanggal, : 25 Maret 2003. Berlaku Tanggal, : 25 Maret 2003. Sumber, : LN.2003/NO.39, TLN NO.4279, LL SETNEG :79 HLM. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003) merupakan undangundang yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. UU tersebut diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003. Feature post: Menghadirkan Difabel di Ruang Kerja - Kiat Trans Retail Indonesia Keadilan Secarik Telor Mata Sapi, Tantangan Sang Reward Manager Mencari Intrapreneur yang 100% Indonesia Dicari: Ninja Berpengalaman untuk Posisi Head of HR Service Untuk yang membutuhkan salinan UU 13 2003. Bila anda adalah seorang wanita yang bekerja atau anda mempekerjakan wanita dalam usaha anda, maka tulisan ini akan membantu kita memahami hak-hak yang wajib diberikan kepada tenaga kerja berjenis kelamin wanita. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. (sesuai dengan Putusan Makhkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003). Undang-undang No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Masa Berlakunya UU No. 2/2004. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 12/PUU-I/2003 tentang Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 115/PUU-VII/2009 tentang Undang-Undang No. 13 Tahun. Undang-Undang Ketenagakerjaan membedakan secara langsung perbedaan antara usaha milik “pengusaha" dan “pemberi kerja," dan hanya mewajibkan. 31 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan 2003, pasal 35(3). Lihat juga Penjelasan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 32 UU No. 71 Undang Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jakarta. 25 Maret 2003. Presiden Republik Indonesia. Megawati Soekarnoputri. Diundangkan Tanggal 25 Maret 2003, Sekretaris Negara Republik Indonesia, Bambang Kesowo. Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No. 39. Indonesia (1945) Undang-undang Dasar 1945 [The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia]. Indonesia (2003) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279. [The Law No. Act No. 13 Year 2003. Explanatory Notes. ACT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA. NUMBER 13 YEAR 2003. CONCERNING. MANPOWER. EXPLANATORY NOTES. ON THE ACT OF. THE REPUBLIC OF INDONESIA. NUMBER 13 OF THE YEAR 2003. CONCERNING. MANPOWER AFFAIRS. WITH THE GRACE OF GOD. Antara (Organization); Indonesia, Undang-Undang Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial; Indonesia, Undang-Undang Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Cetakan pertama. Jakarta : Antara, 2014. NLM ID: 101670116 [Book] 2. Peraturan ketenagakerjaan : UU no. 21/2000, UU no. 13/2003, UU no. Ketenagakerjaan berasal dari kata tenaga kerja, yang dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP POLA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN BERBASIS OUTSOURCING GUNA MENCAPAI POLA IDEAL HUBUNGAN KERJA DI PT. SUKSESINDO" RINGKASAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN. UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003. NO. PASAL. KLAUSUL. ISI PERATURAN. SANKSI HUKUM. 1. 2. 3. 4. 58. 5. N/A. 6. N/A. 7. 68. 8. 9. 74. 10. 76. 11. 77. 12. 13. 14. 79. 15. 84. N/A. 16. 17. 92. N/A. 18. 19. 94. N/A. 20. 96. N/A. 21. N/A. Oleh: Irham Todi Prasojo,. Pada UU ini yang dimaksud Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk. PERMEN KEMENAKER Nomor 13 Tahun 2015, ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN. Pasal 5: Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 6: Setiap pekerja berHak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Pasal 11: Setiap tenaga kerja berHak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau. Perlindungan tenaga kerja alih daya (outsourcing) perspektif Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan hukum Islam. Subkhi, M Yusuf (2012) Perlindungan tenaga kerja alih daya (outsourcing) perspektif Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan. Full-text (PDF) | Implementasi Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Hak Menyusui Pekerja Perempuan Selama Waktu Kerja Analisis. diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003. tentang ketenagakerjaan, yaitu : pekerja/buruh. perempuan dalam masa haid tidak wajib bekerja. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hakhak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang. Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang. Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. d. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang. Penyandang Cacat. mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah.. Pasal 13. Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik; b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;. Read online. Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 156 ayat (1) terdapat tiga jenis pesangon yang harusnya diterima karyawan yang di PHK. Anda dapat mendownload UU Ketenagakerjaan di sini. Berikut ini petikan dari pasal 156 UU Ketenagakerjaan: Pasal 156. Dalam hal. Jumlah penduduk yang bekerja terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk melindungi hak-hak pekerja maka Pemerintah menetapkan dasar kebijakannya dalam bentuk Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. img. Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa hanya sedikit dari pekerja. 32, No. 1, Februari 2015. 1. KARAKTERISTIK UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN. DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP. TENAGA KERJA. Ujang Charda S. Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Subang. E-mail: ujangch@gmail.com. Abstract. Laws Number 13 Year 2003 on Manpower characterized. Dalam Undang-undang nomer 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan tentang hak dan kewajiban seorang tenaga pekerja dalam.. para tenaga kerja akan secara otomatis mendapatkan hak-haknya selaku tenaga kerja diantaranya memperoleh perlakuan yang sama (No diskriminasi). Di dunia kerja di Indonesia ada peraturan dan undang-undang yang mengatur. Undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia adalah UU No 13 Tahun 2003. Sehingga semua proses, prosedur dan aturan terkait pengelolaan karyawan di perusahaan harus mengacu ke UU No 13 Tahun 2003. Menurut. UIR Law Review Volume 01, Nomor 01, April 2017. 83. PELAKSANAAN PENGUPAHAN PEKERJA. MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003. TENTANG KETENAGAKERJAAN. Lidia Febrianti. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Email: lidia.febrianti@yahoo.co.id. ABSTRAK. Kegiatan perusahaan. bahwa tata cara penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pelaksanaan Pasal 42 ayat [1), Pasal 43 ayat (4), Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang. Ketenagakerjaan dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor. 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga. Sehubungan dengan itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis idealisme undang-undang tentang imigresen, khususnya. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun. 2004 Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, dan realiti. 655972 uu no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 13 TAHUN 2003TENTANGKETENAGAKERJAANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :a. bahwa pembangunan nasional.
Annons